Menteri Imipas Pastikan Anggaran 2027 Dioptimalkan untuk Perkuat Pelayanan kepada Masyarakat

Jakarta — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan alokasi anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun anggaran 2027 akan dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Agus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (16/9).

Dalam RDP tersebut, Kemenimipas mengusulkan penyesuaian pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp20.914.570.587.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung kebutuhan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian maupun Pemasyarakatan.

Menteri Agus menekankan bahwa pengalokasian anggaran perlu memperhatikan kebutuhan nyata di lapangan, termasuk kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah pengadaan armada kapal untuk mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan di wilayah perairan serta pulau-pulau terluar. Dukungan anggaran juga diperlukan untuk pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan di rumah sakit Pemasyarakatan, termasuk untuk penanganan warga binaan yang mengalami penyakit serius seperti kanker serviks.

Menurut Menteri Agus, pemenuhan kebutuhan tersebut penting agar pelaksanaan tugas Kemenimipas dapat berjalan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

"Semoga pada pertemuan ini akan dapat segera ditetapkan pagu anggaran untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kami akan alokasikan secara optimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tegas Menteri Agus.

RDP tersebut merupakan bagian dari pembahasan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Selain Kemenimipas, rapat juga diikuti oleh Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hak Asasi Manusia.